Artikel Penelitian Peran pemerintah dalam kebutuhan melaut dan memberantas praktik monopoli
Masih minimnya peran pemerintah dalam memberikan solusi kebutuhan melaut dan memberantas praktik monopoli harga ikan.
Misal ketika harga ikan yang merupakan sumber pendapatan mereka dikendalikan dan dimonopoli oleh pengepul atau pemilik modal. Hal ini tentu menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata dimana dengan adanya permainan harga, nelayan mendapatkan income yang rendah dan berada pada posisi dirugikan sedangkan pengepul atau pemilik modal dapat meraup keuntungan yang besar dengan adanya spekulasi harga. Selain itu dengan adanya gejala modernisasi perikanan yang tidak banyak membantu nelayan dan malah mebuat nelayan terutama nelayan tradisional menjadi semakin terpinggirkan, seperti adanya kapal tangkap yang berukuran besar dan berteknologi modern yang mampu menangkap ikan lebih banyak. Sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah yang tidak terstruktur dan terjadwal dengan baik justru membuat nelayan semakin kualahan dan bingung untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan nelayan dengan fasilitas yang pemerintah berikan. Kebijakan yang pemerintah berikan sebagai solusi bagi nelayan hanya sia-sia dan tidak berjalan dengan baik serta tidak memberikan hasil yang maksimal karena tidak totalitas dalam pelaksanaannya. Walaupun maksud kebijakan pemerintah tersebut untuk memaksimalkan kerja nelayan dan meningkatkan pendapatan tetapi karena kurang terstruktur maka tetap saja pendapatan nelayan tidak sebanding dengan kerja keras mereka dan kurang merata.
Untuk itu pemerintah harus menjadikan semua pengepul dan nelayan menjadi satu lalu dipekerjakan dan difasilitasi pemerintah dengan program yang terstruktur dan matang agar monopoli yang dilakukan pengepul dapat diminimalisir dan kerugian nelayan dapat berkurang. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi atas pemberian pinjaman lunak untuk pembelian kapal, agar nelayan dapat mengetahui dengan jelas dampak dan manfaat kebijakan tersebut seperti nelayan bisa memiliki kapal sendiri dan dapat memaksimalkan hasil ikan untuk meningkatkan penghasilan tanpa mereka di fasilitasi oleh pengepul yang memonopoli hasil ikan. Selain itu pelatihan untuk melaut dengan kapal besar juga harus dijadwalkan dengan sebaik mungkin, serta program yang diberikan harus maksimal dan terstruktur tidak setengah-setengah jadi hasil produksi yang didapat juga maksimal.
Pemerintah juga harus menyikapi dan mengambil langkah terhadap masalah monopoli harga oleh pengepul, memberikan jalan keluar bagi nelayan agar terbebas dari monopoli harga hasil ikan yang mereka produksi. Pemerintah harus memberikan dan membagi wilayah territorial bagi para nelayan. Merencanakan program-program kedepan yang dapat mengentas kemiskinan dan ketertinggalan para nelayan karena campur tangan pengepul dan kurang pengalaman para nelayan, serta perencanaan program untuk memaksimalkan hasil laut dan meningkatkan penghasilan bagi nelayan. Menyatukan dan menggabungkan antara nelayan dan pengepul agar menjadi satu kesatuan kerja yang dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan hasil kelautan tanpa adanya monopoli dan tidak ada pihak yang dirugikan semua pihak mendapat hasil yang merata sesuai dengan produktivitasnya.
Solusi Mennggerakkan Hati Pemerintah Untuk Peduli Nasib Nelayan Depok
Alasan saya menganalisa artikel tersebut adalah bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengatasi masalah nelayan yang dimonopoli hasil ikannya oleh para pengepul. Menteri perikanan khususnya belum mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan hasil ikan nelayan. Selain itu nelayan di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil kurang pengalaman dan pengetahuan yang menyebabkan nelayan tidak dapat mengikuti dan menjalankan peraturan pemerintah untuk menggunakan kapal besar dan penangkapan ikan secara modern. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana juga menentukan kualitas dan pendapatan nelayan.
Pengepul yang selama ini memonopoli nelayan dan secara tidak langsung pengepul telah meraup untung yang besar dan merugikan nelayan dapat di minimalisir dengan penyatuan kinerja antara pengepul dan nelayan guna meningkatkan penghasilan dan menyetarakan antara keduanya. Pemerintah juga harus menemukan solusi dalam pengeksploitasian dan pemanfaatan hasil ikan nelayan agar tidak ada pihak yang dirugikan lagi.
Jika pemerintah lebih memperhatikan para nelayan kejadian tersebut tidak akan terjadi , tidak aka nada monopoli hasil ikan yang dilakukan oleh pengepul yang menyebabkan para nelayan merugi karena pengepul tidak mendapatkan celah untuk melakukan monopoli tersebut. Pemerintah juga seharusnya memberlakukan peraturan yang berisi larangan pengepul untuk membeli dan menjual secara berlebihan hasil ikan nelayan. Disamping itu pemerintah juga harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan penghasilan nelayan dan menyediakan saluran untuk memasarkan hasil ikan nelayan.
Penyaluran hasil ikan oleh lembaga resmi pemerintah dan terstruktur dapat menghindari terjadi adanya penyelewengan atau penyalahgunaan hasil ikan nelayan. Nelayan juga mendapatkan penghasilan yang sesuai dan tidak lagi dirugikan oleh para pengepul yang memonopoli hasil ikan mereka. Selain itu dengan adanya penyatuan kinerja antara nelayan dan pengepul dapat memaksimalkan penghasilan dan membantu pemrintah dalam meningkatkan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahtaeraan nelayan serta mengurangi adanya kecurangan atau monopilo yang dilakukan oleh pengepul.
Disamping itu kurang matangnya program pemerintah yang diadakan menjadi salah satu penyebab kegagalan program pemerintah untuk meningkatkan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti pengadakan pinjaman lunak yang belum tersosialisasi dengan baik, pengadaan kapal besar untuk menangkap ikan guna meningkatkan hasil ikan, dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah yang belum terstruktrur dengan baik.
Dengan pembagian wilayah territorial bagi setiap nelayan dan pengepul dapat meratakan penghasilan antara keduanya jadi tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak mendapatkan daerah untuk menangkap ikan. Selain itu dengan pembagian daerah territorial mengurangi persaingan tidak sehat antar para nelayan yang dapat merugikan banyak pihak. Untuk itu campur tangan pemerintah dalam mensejahterakan nelayan sangat diperlukan, akan tetapi kerja sama pemerintah, menteri kelautan, nelayan, dan pihak-pihak yang bersangkutan sangat penting guna untuk mensukseskan program-program dan kebijakan pemerintah untuk masa depan nelayan. Demikian Terimakasih, penulis Bagus Septiawan. Semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar