Artikel Penelitian Peran pemerintah dalam kebutuhan melaut dan memberantas praktik monopoli

Artikel Penelitian Peran pemerintah dalam kebutuhan melaut dan memberantas praktik monopoli

  Mei 26, 2016    Ryan Ari Rap

---

Masih minimnya peran pemerintah dalam memberikan solusi kebutuhan melaut dan memberantas praktik monopoli harga ikan.

Berdasarkan artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum efisien dan tidak efektif dalam menyikapi dan memberi solusi atas masalah para nelayan. Pemberian pinjaman lunak untuk membeli kapal tidak maksimal karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman dikalangan nelayan, mereka sudah difasilitasi dan dimonopoli oleh para pengepul. Apabila dibiarkan terus menerus pengepul yang memonopoli hasil ikan para nelayan itu akan sangat merugikan nelayan. Sekilas nelayan berfikir mereka tidak dirugikan oleh para pengepul karena mereka difasilitasi kapal oleh pengepul. Nelayan seringkali dijadikan objek eksploitatif oleh para pengepul atau pemilik modal.

Misal ketika harga ikan yang merupakan sumber pendapatan mereka dikendalikan dan dimonopoli oleh pengepul atau pemilik modal. Hal ini tentu menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata dimana dengan adanya permainan harga, nelayan mendapatkan income yang rendah dan berada pada posisi dirugikan sedangkan pengepul atau pemilik modal dapat meraup keuntungan yang besar dengan adanya spekulasi harga. Selain itu dengan adanya gejala modernisasi perikanan yang tidak banyak membantu nelayan dan malah mebuat nelayan terutama nelayan tradisional menjadi semakin terpinggirkan, seperti adanya kapal tangkap yang berukuran besar dan berteknologi modern yang mampu menangkap ikan lebih banyak. Sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah yang tidak terstruktur dan terjadwal dengan baik justru membuat nelayan semakin kualahan dan bingung untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan nelayan dengan fasilitas yang pemerintah berikan. Kebijakan yang pemerintah berikan sebagai solusi bagi nelayan hanya sia-sia dan tidak berjalan dengan baik serta tidak memberikan hasil yang maksimal karena tidak totalitas dalam pelaksanaannya. Walaupun maksud kebijakan pemerintah tersebut untuk memaksimalkan kerja nelayan dan meningkatkan pendapatan tetapi karena kurang terstruktur maka tetap saja pendapatan nelayan tidak sebanding dengan kerja keras mereka dan kurang merata.

Untuk itu pemerintah harus menjadikan semua pengepul dan nelayan menjadi satu lalu dipekerjakan dan difasilitasi pemerintah dengan program yang terstruktur dan matang agar monopoli yang dilakukan pengepul dapat diminimalisir dan kerugian nelayan dapat berkurang. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi atas pemberian pinjaman lunak untuk pembelian kapal, agar nelayan dapat mengetahui dengan jelas dampak dan manfaat kebijakan tersebut seperti nelayan bisa memiliki kapal sendiri dan dapat memaksimalkan hasil ikan untuk meningkatkan penghasilan tanpa mereka di fasilitasi oleh pengepul yang memonopoli hasil ikan. Selain itu pelatihan untuk melaut dengan kapal besar juga harus dijadwalkan dengan sebaik mungkin, serta program yang diberikan harus maksimal dan terstruktur tidak setengah-setengah jadi hasil produksi yang didapat juga maksimal.

Pemerintah juga harus menyikapi dan mengambil langkah terhadap masalah monopoli harga oleh pengepul, memberikan jalan keluar bagi nelayan agar terbebas dari monopoli harga hasil ikan yang mereka produksi. Pemerintah harus memberikan dan membagi wilayah territorial bagi para nelayan. Merencanakan program-program kedepan yang dapat mengentas kemiskinan dan ketertinggalan para nelayan karena campur tangan pengepul dan kurang pengalaman para nelayan, serta perencanaan program untuk memaksimalkan hasil laut dan meningkatkan penghasilan bagi nelayan. Menyatukan dan menggabungkan antara nelayan dan pengepul agar menjadi satu kesatuan kerja yang dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan hasil kelautan tanpa adanya monopoli dan tidak ada pihak yang dirugikan semua pihak mendapat hasil yang merata sesuai dengan produktivitasnya.

Solusi Mennggerakkan Hati Pemerintah Untuk Peduli Nasib Nelayan Depok

Alasan saya menganalisa artikel tersebut adalah bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengatasi masalah nelayan yang dimonopoli hasil ikannya oleh para pengepul. Menteri perikanan khususnya belum mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan hasil ikan nelayan. Selain itu nelayan di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil kurang pengalaman dan pengetahuan yang menyebabkan nelayan tidak dapat mengikuti dan menjalankan peraturan pemerintah untuk menggunakan kapal besar dan penangkapan ikan secara modern. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana juga menentukan kualitas dan pendapatan nelayan.

Pengepul yang selama ini memonopoli nelayan dan secara tidak langsung pengepul telah meraup untung yang besar dan merugikan nelayan dapat di minimalisir dengan penyatuan kinerja antara pengepul dan nelayan guna meningkatkan penghasilan dan menyetarakan antara keduanya. Pemerintah juga harus menemukan solusi dalam pengeksploitasian dan pemanfaatan hasil ikan nelayan agar tidak ada pihak yang dirugikan lagi.

Jika pemerintah lebih memperhatikan para nelayan kejadian tersebut tidak akan terjadi , tidak aka nada monopoli hasil ikan yang dilakukan oleh pengepul yang menyebabkan para nelayan merugi karena pengepul tidak mendapatkan celah untuk melakukan monopoli tersebut. Pemerintah juga seharusnya memberlakukan peraturan yang berisi larangan pengepul untuk membeli dan menjual secara berlebihan hasil ikan nelayan. Disamping itu pemerintah juga harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan penghasilan nelayan dan menyediakan saluran untuk memasarkan hasil ikan nelayan.

Penyaluran hasil ikan oleh lembaga resmi pemerintah dan terstruktur dapat menghindari terjadi adanya penyelewengan atau penyalahgunaan hasil ikan nelayan. Nelayan juga mendapatkan penghasilan yang sesuai dan tidak lagi dirugikan oleh para pengepul yang memonopoli hasil ikan mereka. Selain itu dengan adanya penyatuan kinerja antara nelayan dan pengepul dapat memaksimalkan penghasilan dan membantu pemrintah dalam meningkatkan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahtaeraan nelayan serta mengurangi adanya kecurangan atau monopilo yang dilakukan oleh pengepul.

Disamping itu kurang matangnya program pemerintah yang diadakan menjadi salah satu penyebab kegagalan program pemerintah untuk meningkatkan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti pengadakan pinjaman lunak yang belum tersosialisasi dengan baik, pengadaan kapal besar untuk menangkap ikan guna meningkatkan hasil ikan, dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah yang belum terstruktrur dengan baik.

Dengan pembagian wilayah territorial bagi setiap nelayan dan pengepul dapat meratakan penghasilan antara keduanya jadi tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak mendapatkan daerah untuk menangkap ikan. Selain itu dengan pembagian daerah territorial mengurangi persaingan tidak sehat antar para nelayan yang dapat merugikan banyak pihak. Untuk itu campur tangan pemerintah dalam mensejahterakan nelayan sangat diperlukan, akan tetapi kerja sama pemerintah, menteri kelautan, nelayan, dan pihak-pihak yang bersangkutan sangat penting guna untuk mensukseskan program-program dan kebijakan pemerintah untuk masa depan nelayan. Demikian Terimakasih, penulis Bagus Septiawan. Semoga bermanfaat.

Read More

Artikel Penelitian Usaha Perlawanan Nelayan

Artikel Penelitian Usaha Perlawanan Nelayan

  Mei 26, 2016    Ryan Ari Rap

---

Tidak Ada Usaha Perlawanan dari Para Nelayan

Di daerah Pantai Depok Yogyakarta, para nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan melaut tidak dapat berbuat banyak untuk menghidupi kebutuhannya dikarenakan praktik monopoli. Para nelayan yang tidak memiliki alat untuk melaut dapat meminjam dari para pengepul, akan tetapi seluruh hasil lautnya harus dijual kembali ke pengepul. Yang menjadi permasalahan adalah harga yang dirasa sangat rendah, sehingga para nelayan pun banyak yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Para nelayan sesungguhnya sudah menyadari bahwa harga jual hasil laut yang mereka tangkap kepada pengepul sangat tidak sebanding jika dibandingkan harga yang dijual para pengepul tersebut di pasar ataupun pembeli – pembeli lainnya. Akan tetapi para nelayan juga tidak dapat berbuat apa – apa untuk melawan aturan main tersebut. Para nelayan hanya bisa terus menerus mengikuti aturan main dari para pengebul tersebut.

Suasana Pantai Depok

Para nelayan di daerah Pantai Depok tidak dapat melawan praktik monopoli tersebut, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama mereka merasa harus tetap melaut guna memenuhi kebutuhan hidup keluarnya. Karena masih ada sebagian nelayan yang hanya menggantungkan hidupnya dari hasil melaut, walaupun di sisi lain hasilnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kedua karena mereka tidak memiliki pilhan lain selain harus meminjam peralatan dari para pengepul tersebut, sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan main dari para mengepul. Karena mereka harus melaut tetapi mereka tidak memiliki kapal dan peralatan melaut lainnya. Sehingga mereka harus meminjamnya dari para pengebul yang berakibat mereka harus menjual hasil melautnya kepada pengepul yang mereka pinjami peralatan melaut tersebut. Mereka tidak berani menjual hasil lautnya kepada orang lain walaupun orang tersebut juga seorang pengepul. Mereka benar – benar harus menjualnya kepada pengepul yang meminjami mereka peralatan melaut. Apabila mereka berani melanggar aturan main tersebut, mereka dapat diasingkan oleh para pengepul, atau bahkan terkadang terjadi praktik premanisme.

Alasan yang ketika mengapa para nelayan tidak mampu untuk melawan praktik monopoli ini adalah belum adanya dukungan yang tepat dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan – bantuan dari segi ekonomi untuk masyarakat tidak mampu belum tepat sasaran, sehingga para nelayan tidak dapat lepas dari pekerjaan yang kurang menguntungkan karena praktik monopoli ini. Selain itu kredit usaha yang diharapkan dapat membantu para nelayan untuk memiliki kapal juga belum menyeluruh dan tepat sasaran. Sehingga para nelayan yang belum memiliki kapal harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Yang menjadi alasan terakhir para nelayan tidak dapat melawan praktik monopoli adalah karena para nelayan tersebut tidak memiliki keberanian untuk melawan praktik monopoli tersebut. Praktik monopoli di daerah Pantai Depok Yogyakarta dilakukan oleh para pemain besar dan orang – orang yang berpengaruh di daerah Pantai Depok tersebut. Para pengepul yang memainkan monopoli ini bukanlah pengepul baru, mereka adalah pengepul – pengepul besar yang memilik puluhan kapal. Dengan kuasa dan keuangan yang kuat, mereka bisa menyetir puluhan nelayan di kawasan Pantai Depok untuk bekerja di bawah mereka. Mereka memanfaatkan para nelayan yang hidup hanya bergantung dari melaut, dan tidak memiliki peralat sendiri, agar dapat bekerja di bawah mereka. Mereka memberikan pelayanan – pelayan kepada para nelayan, yang tidak hanya berupa peminjaman peralatan, mereka juga sering memanjakan para nelayan yang semakin membuat para nelayan takut untuk melawan aturan main yang telah ditetapkan oleh para pengepul. Dikarenakan berbagai alasan tersebutlah akhirnya sampai dengan saat ini para nelayan belum dapat lepas dari praktik monopoli yang sudah sangat pengakar di kawasan Pantai Depok Yogyakarta.

Butuh langkah tepat dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak terkait untuk memberantas praktik monopoli tersebut. Nelayan indonesia umumnya dan nelayan kawasan Pantai Depok Yogyakarta khususnya membutuhkan perhatian dan dukungan dari kita semua untuk dapat terlepas dari belenggu monopoli. Nelayan diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan kehidupan mereka. Pemerintah khususnya yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat harus secara serius memikirkan dan menindaklanjuti permasalahan kesejahteraan nelayan yang sangat memprihatinkan ini. Nelayan harusnya dapat perlakuan yang adil dari seluruh pihak termasuk dari pengepul. Akan lebih baik apabila pemerintah memberikan bantuan yang tepat dan menyeluruh kepada nelayan agar dapat memiliki kapal dan peralatan melaut sendiri, sehingga para nelayan tidak dapat diperlakukan semena mena oleh para pengepul terutama masalah harga jual hasil melaut.

PEMBUATAN KOPRASI UNTUK PENGEPUL YANG DIKOORDINASI OLEH PARA NELAYAN SENDIRI

Di daerah Pantai Depok Yogyakarta, para nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan cara melaut memiliki masalah yang cukup serius yaitu praktik monopoli pendagangan yang dilakukan oleh para pengepul ikan. Mereka yang tidak memiliki peralatan dan modal untuk mencari ikan akan dipinjami oleh para pengepul . Tetapi timbal baliknya cukup memberatkan nelayan. Para nelayan diwajibkan menjual hasil lautnya kepada pengepul yang sudah meminjami alat dan modal untuk mereka melaut. Tidak sampai di situ saja, mereka juga harus mengikuti harga hasil laut dari para pengpul. Harga yang ditawarkan sang pengepul pun terkadang sangat rendah hingga terkadang untuk menutup biaya operasional saja tidak bisa, apalagi untuk memberi makan anak istri di rumah. Para pengepul yang biasanya adalah orang yang berpengaruh ataupun terpandang di daerah tersebut sudah saling berkoordinasi untuk memainkan harga ikan, padahal para pengepul tersebut menjualnya lagi dengan harga yang relatif lebih tinggi, hal inilah yang terkadang membuat para nelayan sakit hati.

Apabila praktik monopoli ini terus dibiarkan, maka para nelayanlah yang akan terus menerus menjadi korbannya. Para nelayan akan terus dipermainkan oleh harga dan sistem yang diterapkan oleh para pengepul –pengepu besar. Butuh Keberanian dan langkah kongkret untuk melawan praktik monopoli ini. Salah satunya yang dapat dilakukan oleh para nelayan adalah membentuk sebuah kelompok yang diisi oleh para nelayan bisa dalam bentuk koperasi, yang berfokus pada membentuk pengepul mandiri untuk para nelayan. Dengan kata lain, para nelayan tidak perlu menjual hasil ikan kepada para pengepul – pengepul besar yang mempermainkan harga, mereka dapat menjual hasil laut mereka kepada koprasi pengepul yang beranggotakan para nelayan itu sendiri.

Koperasi ini dapat berjalan saat dukungan dari pemerintah juga berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Para nelayan pertama – tama harus mendapatkan bantuan modal dan peralatan melaut yang memadai. Hal ini supaya para nelayan tidak lagi bergantung kepada para pengepul untuk meminjamkan peralatan dan modal melaut kepada para nelayan. Dengan begitu para nelayan tidak perlu harus menjual hasil lautny akepada satu orang pengepul saja, Nelayan dapat mencari penawaran tertinggi untuk hasil lautnya, atau bahkan menjual langsung hasil lautnya ke konsumen. Selain itu nelayan juga dapat menjual ke koperasi pengepul yang sudah mereka bentuk, yang pasti tidak terdapat permainan harga di koperasi tersebut. Dapat dipastikan bahwa harga di kopersi tersebut adalah harga riil yang terdapat di pasar, karena koperasi tersebut dikelola oleh nelayan itu sendiri. Dengan demikian mereka dapat mematok harga yang pantas untuk hasil laut mereka.

Selanjutnya pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang membentuk dan memanajemen kopersi agar koperasi tersebut berjalan dengan baik sebagaimana seharusnya dapat membantuk para nelayan untuk membentuk sistem pengepulan yang mandiri. Apabila para nelayan tidak diperikan pembinaan dengan baik, maka koperasi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan hanya akan menjadi wacana yang mungkin tidak dapat terealisasi atau hanya terealisasi sebentar lalu kemudian tidak dapat berjalan kembali. Para nelayan harus dapat memanajemenkoperasi tersebut dengan baik, sehingga tujuan dari koperasi tersebut dapat tercapai yaitu untuk membuat para nelayan mandiri dan tidak selalu bergantung kepada para pengepul yang dirasa telah melakukan praktik monopoli harga ikan.

Para nelayan harus segera mandiri karena apabila tidak, maka para nelayan aka semakin susah untuk lepas dari jerat praktik monopoli tersebut. Para nelayan akan memilih untuk diam dan selalu mengikuti sistem yang telah ada. Butuh komitmen yang tinggi dar berbagai pihak untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, baik dari pemerintah, warga sekitar, hingga para nelayan itu sendiri. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan salah satunya dengan cara pembuatan kopersi yang bergerak di biang pengepulan ikan tersebut. Pemerintah harus mendukung gerakan ini dan para nelayan juga harus siap untuk bergerak dan melawan praktik monopoli tersebut.

Demikian, semoga bermanfaat. Penulis artikel Yodan Tunggul Pranata. Terimakasih.

Read More

Artikel Penelitian praktik monopoli harga ikan yang terjadi di pantai Depok

Artikel Penelitian praktik monopoli harga ikan yang terjadi di pantai Depok

  Mei 26, 2016    Ryan Ari Rap

---

Pemapaparan praktik monopoli harga ikan yang terjadi di pantai Depok

Pantai Depok adalah salah satu wisata alam pantai yang berada di selatan provinsi Yogyakarta. Pantai ini secara geografis terletak berdampingan dengan pantai parang tritis dan parang kusumo. Selain sebagai tempat wisata potensi alam yang berupa perikanan laut juga menjadi sumber penghasilan penduduk sekitar pantai Depok. Pada dasarnya penduduk sekitar pantai depok adalah sebagai seorang petani. Akan tetapi walau sebagai seorang petani pada umumnya mereka juga menjadi nelayan. Hal itu tidak terlepas dengan dilihatnya kekayaan laut pantai Depok sendiri sangat melimpah. Hal itulah yang mendorong para penduduk sekitar pantai depok itu memilih pekerjaan sebagai nelayan.

Namun yang sangat disayangkan kekayaan laut pantai Depok tidak serta merta membuat neyalannya menjadi hidup sejahtera dan serba berkecukupan. Hal itu dikarenakan di pantai Depok sendiri terjadi praktik monopoli harga ikan hasil tangkapan para nelayan pantai Depok. Di pantai depok itu sendiri sebenarnya banyak nelayannya. Hal itu bisa dilihat di sana ada sekitar 80 an perahu yang di gunakan nelayan untuk mencari ikan. Jadi bisa dikatakan banyak para nelayan yang mengantungkan hidupnya dari melaut. Akan tetapi yang membuat keadaan sangat miris adalah dari ke sekian banyak kapal yang ada di sana tidaklah semua milik para nelayan dan ternyata kapal-kapal itu sebagian besar milik para pengepul, jadi si nelayan hanya dipinjamin kapal dan untuk penjualan ikannya hanya dipegang oleh 4-5 orang pengepul saja dan dengan otomatis untuk soal permainan harga dikendalikan oleh para pengepul itu. Setiap pengepul sendiri sudah mempunyai nelayan yang wajib setor hasil tangkapan ikannya masing-masing. Jadi nelayan itu tidak bebas mau menjual hasil tangkapannya ke siapa yang dia kehendaki.

Disitu bisa kita lihat bersama bahwa peran TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tidak berfungsi sebagai mana mestinya. TPI sendiri tidak lebih hanya sekedar menjadi tempat penimbangan ikan. Hal itu bisa dilihat juga dengan adanya larangan bagi pedagang ikan dari luar tidak boleh masuk untuk ikut membeli ikan hasil tangkapan para nelayan pantai Depok. Secara otomatis semua harga ikannya dalam kendali hanya 4-5 pengepul tadi. Sebagai contoh praktik monopoli harganya sebagai berikut, seumpama ada seorang nelayan A dia sudah mempunyai kewajiban menjual ikannya ke pengepul B maka secara otomatis nelayan A itu tadi tidak boleh menjual ikannya kepada pengepul C atau pengepul lainnya. Apabila nelayan A itu sendiri berani melanggarkan dengan kata lain dia menjual ikannya kepada selain pengepul B maka nelayan A itu biasanya mendapatkan intimidasi dari pengepul B seperti di kucilkan atau bahkan sampai diancam. Dan yang lebih parah lagi kadang konflikpun terjadi diantara para pengepul itu sendiri jika ada salah satu berani menaikkan harga sedikit saja antar pengepul bisa berkelahi menurut salah satu sumber kami nelayan pantai Depok bapak Jumadi.

Menurut bapak Jumadi sesama pengepul sendiri kadang mengadakan kompromi untuk menjatuhkan harga ikan. Padahal harusnya harga ikan itu sendiri lagi stabil, semua itu demi mencari keuntungan besar untuk para pengepul itu sendiri. Biasanya yang di permainkan adalah harga ikan yang kwalitas mahal seperti layur, kakap merah dan lain- lain. Untuk melancarkan bisnisnya itu para pengepul berusaha mengambil hati para nelayan dengan berbagai cara seperti, meminjami kapal, membelikan jaring, mengajak makan-makan dan minum-minum para nelayan. Semua itu dilakukan agar nelayan tersebut mau menjual hasil tangkapannya kepada si pengepul. Padahal sebenarnya para nelayan itu sendiri tahu harga ikan dimonopoli oleh para pengepul akan tetapi nelayan pun tetap menjual hasil tangkapannya tersebut kepada pengepul karena rasa tidak enak karena sudah di bantu tadi. Kadang nelayan menjumpai sendiri ketika sedang menjual hasil tangkapannya ke pengepul ada pembeli yang beli ikan ke pengepul itu dan ternyata di hargai dengan harga yang tinggi, sedangkan nelayan itu sendiri diberikan harga murah ketika hasil tangkapannya di beli oleh pengepul. Itu yang kadang membuat sakit hati para nelayan pantai Depok.

Hal itulah yang sebenarnya menjadi perhatian pemerintah sekarang ini. Karena rata-rata di setiap TPI yang ada di pantai selatan pulau Jawa sudah terjadi praktik monopoli. Sebenarna menteri kelautan Ibu Susi Pudjiastuti sendiri sudah mengetahui hal itu dan menginginkan segera merombak praktik monopoli yang ada di TPI-TPI pantai selatan agan kesejahteraan para nelayannya meningkat. Akan tetapi sampai detik ini belum ada tindakan apapun dan kita semua paham hal itu membutuhkan proses juga. Namun besar harapan kita wacana itu segara terrealisasi karena secara geografis Indonesia sendiri adalah negara maritim yang secara otomatis hasil kekayaan laut nya sangat melimpah. Akan tetapi yang disayangkan hasil laut itu belum mensejahterakan penduduknya.

Mewujudkan Koperasi Ikan Dan Mimpi Kesejahteraan Nelayan Pantai Depok

Praktik monopoli harga ikan di Pantai Depok sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Sesuatu yang sudah lumrah dan pasti terjadi dalam dunia perikanan di seluruh penjuru negeri ini. Kaum-kaum pemodal besar selalu berusaha menggencarkan misinya demi membangun istana kekayaan secara pribadi tanpa memandang kepedihan yang di rasakan para pemodal kecil dalam hal ini adalah para nelayan Pantai Depok. Melihat kemirisan seperti ini tidaklah pantas kita hanya menutup mata tanpa berbuat sesuatu untuk sebuah perubahan besar menuju kesejahteraan para nelayan.

Langkah-langkah harus kita ambil demi perubahan besar itu. Perubahan yang mendasar, pembenahan sistem ekonomi kerakyatan dan perubahan pola hidup para nelayan harus kita lakukan demi melawan praktik monopoli kaum-kaum pemodal. Beberapa solusi yang bisa kita ambil diantaranya mengubah pola hidup kewirausahaan para nelayan, membangun koperasi ikan dan memfungsikan koperasi ikan menjadi koperasi usaha.

1. Mengubah Pola Hidup Kewirausahaan Para Nelayan

Mungkin akan muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan mengubah pola hidup kewirausahan para nelayan itu seperti apa? Begini, sudah diketahui banyak orang bahwa nelayan kita dewasa ini sudah terdidik menjadi nelayan yang konsumtif. Mereka hanya berfikir bagaimana mencari ikan dan menjualnya sehingga mendapatkan uang dan menggantungkan hidupnya kepada uang, kalaupun ada uang mereka langsung membelanjakan barang-barang yang sebenarnya malah mempunyai nilai tukar menurun nantinya. Barang-barang itu seperti kendaraan bermotor, barang elektronik.

Ketergantungan akan uang inilah sebenarnya yang menjadi masalah mendasar yang di alami para nelayan. Kenapa? Karena nilai tukar uang itu cenderung tidak stabil. Apalagi seiring semakin naiknya inflasi dan kenaikan BBM secara otomatis nilai tukar uang makin merosot. Seperti contoh ketika mendapatkan hasil tangkapan dan dijual senilai 5 juta maka dengan adanya kenaikan BBM maka harga bahan pokok juga naik sehingga nilai uang 5 juta itu sendiri tidak senilai lagi dengan waktu mendapatkannya.

Maka para nelayan seharusnya mulai berfikir bagaimana hasil tangkapannya itu menjadi produk yang mempunyai nilai tukar berlebih dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama sehingga keuntungan pun yang didapat juga lebih banyak. Produk yang dimaksud adalah ikan bisa diolah menjadi empek empek, nugget, tahu ikan tuna, sarden dll. Sehingga ikan hasil tangkapan nelayan tidak usah buru-buru dijual atau di uangkan.

Pendidikan kewirausahaan itu yang sekarang diperlukan oleh nelayan pantai depok. Sehingga mereka tidak langsung menjual ikan hasil tangkapannya. Para nelayan pun bisa mengolahnya secara pribadi dengan membangun home industri. Sehingga setidaknya ada alasan untuk tidak menjual ikan kepada pengepul atau secara perlan-lahan bisa melawan praktik monopoli yang terjadi di pantai depok.

2. Membangun Koperasi Ikan dan Memfungsikan Koperasi Sebagai Koperasi Usaha

Selain membangun jiwa kewirausahaan usaha dengan mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk yang lebih mempunyai nilai lebih. Hal lain juga bisa dilakukan dengan membangun Koperasi Ikan. Seperti yang semua orang ketahui dari berbagai sumber kita ketahui bahwa dunia perkoperasian negara kita sekarang ini bisa dikatakan mati suri. Kebanyakan koperasi bermutasi menjadi koperasi simpan pinjam dan yang lebih miris lagi koperasi simpan pinjam banyak terjadi kredit macet. Itulah fenomena koperasi yang ada dinegeri ini. Padahal banyak negara-negara maju yang menggunakan koperasi untuk menompang sektor-sektor perekonomian seperti di Belanda koperasi memegang sektor peternakan, Singapura memegang sektor usaha dan masih banyak negara maju lainnya. Seharusnya negeri kita mampu maju dengan koperasi.

Melihat kondisi nelayan pantai Depok, seharusnya dibangun Koperasi Ikan di sana. Maksudnya koperasi ikan itu sendiri nantinya para nelayan yang menjadi anggotanya. Jadi para anggota bukan menyetor uang untuk iuran wajibnya, tapi para anggota menyetor ikan hasil tangkapannya sebagai iuran wajib anggotanya. Karen nilai ikan tangkapan sendiri berbeda-beda maka perlu juga ikan yang disetorkan juga di nilai secara rupiah. Setelah ikan di setorkan ke koperasi nantinya koperasi mengatur penjualan dan pengolahan ikan agar menjadi nilai jual yang lebih.

Selain itu koperasi ikan bisa menjadi koperasi usaha dimana bisa menyerap lapangan pekerjaan para anggota keluarga nelayan dan istri-istri nelayan bisa di koordinir menjadi pemasar hasil olahan ikan tadi sehingga mereka juga mendapatkan pemasukan tambahan untuk keluarganya. Jadi secara prinsip Koperasi Ikan tersebut dari nelayan oleh nelayan dan untuk nelayan.

Dengan hadirnya Koperasi Ikan di pantai depok harapan baru akan segera terwujud bagi kesejahteraan para nelayan di sana. Para bapak fokus mencari ikan, ikan di setor ke koperasi, koperasi mengolah ikan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga nelayan yang masih menganggur tak kalah juga para ibu-ibu bisa ikut berpartisipasi dalam penjualan hasil olahan ikan. Dan di akhir setiap tahunnya ada pembagian SHU kepada para nelayan pantai Depok.

Dengan beberapa solusi untuk melawan praktik monopoli yang ada di Pantai Depok di atas. Diharapkan praktik monopoli bisa hilang secara perlahan tanpa perlu adanya perlawanan fisik dari para nelayan Pantai Depok. Demikian, terimakasih, Penulis Ari Yanto.

Read More

Artikel Penelitian dari segi ekonomi kondisi kesejahteraan nelayan pantai depok

Artikel Penelitian dari segi ekonomi kondisi kesejahteraan nelayan pantai depok

  Mei 26, 2016    Ryan Ari Rap

---

Dilihat dilihat dari segi ekonomi, kondisi kesejahteraan nelayan pantai depok ternyata masih belum terpenuhi.

Menjadi nelayan merupakan pekerjaan sampingan bagi sebagaian nelayan di Pantai Depok. Menjadi petani adalah pekerjaan utama bagi para nelayan tersebut, dikarenakan untuk melaut para nelayan ini bergantung dari cuaca dan juga musim ikan yang kadang tidak bisa diprediksi oleh para nelayan. Menjadi petani pun para nelayan ini tidak mempunyai lahan pribadi untuk bertani, mereka hanya bekerja menggarap lahan orang lain saja, sehinggan hasilnya dibagi dua dengan dengan yang punya lahan tani tersebut. Untuk kehidupan sehari-hari para nelayan ini dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan juga pendidikaan bagi anak-anaknya, walaupun banyak juga yang tidak sampai lulus SMA ataupun SMP. Banyak juga para anak nelayan ini tidak mau sekolah dikarenakan sudah harus menacari nafkah membantu orangtuanya. Sebagai warga kurang mampu akibat BBM naik dan cuaca sehingga para nelayan tidak bisa melaut, maka pemerintah juga memberikan bantuan kepada para nelayan ini dengan dengan nama bantuan PSK. Banyak juga para nelayan ini tidak dapat bantuan pemerintah disebabkan kurang terdatanya para nelayan kurang mampu ini. Kurangnya pendistribusian data nelayan kurang mampu yang kurang tertarget sehingga terkesan pemerintah asal comot data saja. Bantuan yang adapun dibagi rata kembali dengan nelayan yang lain, sehingga tidak maksimal bantuan yangdiberikan oleh pemerintah.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya saja. Bantuan pemerntah ini tidak mengangkat kesejahteraan nelayan dipantai depok. Namun warga dikawasan Pantai Depok memang dikenal sebagai nelayan yang tangguh, karena sebagian dari mereka berasal dari Cilacap yang terkenal dengan nelayan-nelayan nya yang pandai melaut.

Hanya dengan menggunakan perahu tempel mereka bisa sampai ke tengah laut dengan jarak 2 - 5 Km. Biaya yang diperlukan untuk sekali melaut sekitar rp. 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Rp. 100.000.00 (Seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar, dan sisa nya untuk bekal selama melaut. Selain itu, ada juga nelayan yang membuka warung-warung makan di Pantai Depok. Karena mereka melaut sejak jam 06.00 pagi hingga siang sekitar jam 14.00 bekerja, maka sore harinya mereka menjual hasil tangkapannya tersebut.

Hal ini terkait dengan harapan para nelayan untuk pemerintah yang sangat sederhana. Mereka ingin adanya bantuan pemerintah berupa penyediaan alat tangkap untuk memberi modal para warga Pantai Depok. Pengadaan motor penggerak perahu menjadi permintaan para nelayan. Dengan harapan ini, para nelayan ingin memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya agar hidup layak. Selain itu, mereka juga berharap agar harga BBM tidak mahal, sehingga terjangkau juga bagi kalangan rakyat kecil. Kebutuhan para nelayan ini yang dianggap masih kurang perhatian dari pemerintah sehingga diperlukan kerjasama para nelayan untuk dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan cara mengajukan proposal ataupun mengajak pemerintah untuk melihat kondisi langsung dari para nelayan ini.

Adanya anak-anak nelayan yang berpendidikan layak dapat juga membantu para nelayan ini mendapatkan informasi yang bagus untuk meningkatkan pendapatan para nelayan dengan mencari tau soal bantuan pemerintah ataupun teknologi yang dapat dipergunakan oleh para nelayan untuk dapat memberi hasil melaut lebih. Pemberian penyuluhan pun mesti ditingkatkan lagi agar para nelayan dapat memberikan hasil maksimal dari melaut dan bertani. Ini merupakan PR bagi pemerintah dan juga pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan pantai depok.

Dengan kata lain, para nelayan ini masih jauh dari hidup sejahtera, dibutuhkan langkah-langkah besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dipantai depok ini. Sehingga para nelayan bisa lebih berdikari mampu menghidupi keluarga dan menghasilkan anak-anak bangsa yang bependidikan baik sehingga mampu mengangkat derajat kehidupan orangtuanya masing-masing.

Solusi Kesejahteraan Hidup Para Nelayan Pantai Depok

Dilihat dilihat dari segi ekonomi, kondisi kesejahteraan nelayan pantai depok ternyata masih belum terpenuhi. Maka solusi yang bisa membantu kondisi kesejahteraan nelayan pantai depok adalah memberikan pendidikan kewirausahaan untuk mengolah secara mandiri hasil laut sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan pendidikan kewirausahaan untuk para nelayan pantai depok ini, salah satunya adalah dengan membuka pelatihan tersebut dengan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah.

Tetapi butuh kerjasama yang baik antara para nelayan pantai depok untuk dapat melaksanakan pendidikan kewirausahaan ini. Salah satunya adalah program dari Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program pelatihan kewirausahaan yang ditujukan bagi keluarga petani dan nelayan di empat provinsi di Indonesia.Program pelatihan yang akan digelar di Jawa Tengah meliputi beberapa Kabupaten di antaranya Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Tegal. Kedepan, Kemenkop UKM akan memperluas pelaksanaan program di provinsi-provinsi lain. Untuk tahap awal Kemenkop UKM berencana untuk dapat menyalurkan program ini kepada Keluarga Nelayan sebanyak 5.000 orang, Keluarga Petani juga 5.000 orang, Pelaku UKM di sentra berbasis budaya lokal, Pengangguran Sementara, dan Anggota Koperasi/Pra Koperasi. Masyarakat keluarga petani dan nelayan juga berkesempatan mendapatkan bantuan permodalan bagi Wirausaha Pemula sebesar maksimal Rp25 juta. Dengan adanya pelatihan dari program pemerintah ini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan di pantai depok, akan tetapi ini mesti didukung oleh semua pihak dan juga keinginan besar dari para nelayan untuk dapat memperbaiki taraf hidup masing-masing keluarga. Bantuan ini pun semestinya dikontrol dan di pantau secara berkala sehingga dapat menjadi program jangka panjang dan tidak habis dalam waktu singkat. Pola pikir para nelayan ini yang paling penting untuk dapat memajukan perekonomian mereka sendiri. Pihak pemerintah pun akan mendampingi para nelayan dari mulai produksi packaging, pemasaran, hingga manajemen keuangan.

Jenis pelatihannya pun beragam, seperti merajut, menjahit, dan sebagainya, dan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing nelayan pantai depok. Ini yang paling penting dari sekedar hanya memberikan pelatihan, harus ada pihak dari pemerintah yang mendampingi para nelayan ini sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat mengelola usaha dengan baik sampai mereka mandiri. Adapun pelatihan yang lain adalah program pelatihan life skill, life skill merupakan pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat nelayan pantai depok.

Pengadaan pelatihan pendidikan kecakapan hidup ini merupakan satuan Pendidikan Non Formal difokuskan pada upaya pembelajaran para nelayan pantai depaok yang dapat memberikan penghasilan dengan mengacu kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar dan potensi lokal dan tak lepas dari peningkatan SDM dan pemanfaatan SDA. Kecakapan Hidup melalui Pendidikan Non Formal diselenggarakan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap para nelayan pantai depok sehingga dapat belajar dibidang pekerjaan atau usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat dan potensi diri yang mengacu pada potensi fisik dan jiwanya sesuai dengan potensi lingkungan, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri. Wilayah pantai depok adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Keterampilan yang diselenggarakan dalam program Kewirausahaan ini adalah jenis keterampilan produksi atau jasa.

Sebenarnya pelatihan ini dapat diberikan dengan bekerjasama juga dengan beberapa Universitas yang ada di area Jogjakarta yang peduli terhadap perekonomian masyarakat nelayan pantai depok, dengan membuat pelatihan singkat yang dapat dilaksanakan secara berkala. Para mahasiswa ini dapat mencari sponsor dari beberapa perusahaan yang mempunyai program CSR atau perusahaan yang mempunyai produk-produk yang dapat menunjang pelatihan ini. Salah satu contohnya adalah PT. Indofood dengan program pelatihan UKM membuat roti yang sedang gencar-gencarnya di keluarkan oleh pihak PT. Indofood dalam membangun kemitraan dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) makanan berbasis terigu.

Pendampingan pelatihan ini sendiri merupakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan para nelayan pantai depok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar para nelayan yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Pendampingan nelayan pantai depok merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan para nelayan yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi untuk para nelayan pantai depok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas nepayan pantai depok dalam rangka tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Demikian hasil pembahasan kali ini. Penulis Vini Tresni terimakasih.

Read More

Artikel Penelitian Kondisi sarana prasarana melaut para nelayan pantai depok yang belum layak

Artikel Penelitian Kondisi sarana prasarana melaut para nelayan pantai depok yang belum layak

  Mei 26, 2016    Ryan Ari Rap

---

Kondisi sarana prasarana melaut para nelayan pantai depok yang belum layak

Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan. Pendapatan nelayan bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkapan serta biaya melaut. Nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan dilaut, efisiensi teknologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan itu sendiri. Untuk biaya melaut nelayan pantai depok berkisar antara 150 hingga 200 ribu, biaya tersebut mencakup bahan bakar dan perbekalan yang dibutuhkan. Selain itu sarana pendukung harus dimasukan kedalam perhitungan melaut. Adapun sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu seperti perahu dan jaring.

1. Perahu

Kondisi perahu yang ada pada nelayan di daerah Depok kebanyakan milik para pengepul dan perahu yang digunakan tidak cukup layak, karena perahu tersebut hanyalah sebuah perahu tempel sehingga tidak kuat jika harus berhadapan dengan gelombang besar serta angin yang kencang dan berujung pada kerusakan. Hal ini membuat banyak nelayan meraup keuntungan yang sedikit dikarena nelayan hanya menjalankan perahu milik pengepul dengan kesepakatan hasil melaut harus dijual kepengepul itu, kondisi tersebut memunculkan terjadinya monopoli.

2. Jaring

Jarig sendiri mereka sudah memakai standar dan tidak melanggar aturan kementrerian. Akan tetapi untuk membeli seperangkat jaring pung mereka masih merasa berat karena cukup mahal dan gampang rusak juga jika tersangkut sampah atau karang yang ada di laut.

Sebagian besar nelayan menangani ikan hasil tangkapan selama di kapal sampai ditempat pendaratan ikan belum mengikuti cara-cara penanganan yang baik. Akibatnya, mutu ikan begitu sampai di tempat pendaratan sudah menurun atau bahkan busuk, sehingga pengepul membeli dengan harga yang murah. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kapal ikan tidak dilengkapi dengan palkah pendingin atau wadah yang diberikan es untuk menyimpan ikan agar tetap segar. Selain itu, banyak nelayan tradisional yang beranggapan bahwa membawa es berarti menambah biaya melaut, apalagi kalau tidak dapat ikan atau hasil tangkpannya sedikit, atau esnya mencair sebelum mendapatkan ikan, maka rugi besar.

Kondisi infrastruktur pada pesisir pantai depok masih jauh jika dibandingkan dengan perkotaan. Padahal infrastruktur seperti jalan merupakan hal yang sangat vital bagi distribusi hasil perikanan, belum lagi sarana angkutan umum yang masih sangat terbatas. Akibatnya nelayan sulit masuk dalam rantai distribusi pangan dengan menjual langsung produknya sendiri, karena biaya tranportasi yang tinggi. Sedangkan jika hasil dari melaut harus disimpan maupun diawetkan, masih belum terdapat sarana dan system yang baik.

Faktor yang boleh jadi merupakan penyebab dominan dari kemiskinan nelayan adalah yang bersifat struktural, yakni berupa kebijakan dan progam yang tidak kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan nelayan. Mahal dan susahnya didapatkannya bbm, alat tangkap, beras, perbekalan melaut lainnya bagi nelayan, merupakan bukti nyata dari minimnya kepedulian pemerintah terhadap nelayan.

Beranjak dari permasalahan mengenai sarana dan operasional melaut, maka kebijakan strategi dan program untuk memberdayakan para nelayan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proyek seperti yang sekarang ini dilakukan pemerintah dengan membagi-bagi kapal ikan kepada para nelayan, tanpa mempersiapkan kapasitas mereka, dan tanpa memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan stok ikan dan upaya tangkap. Pendekatan seperti ini hanya membuat mental para nelayan rusak. Oleh karena itu mulai sekarang kita perlu menerapkan manajemen pembangunan perikanan tangkap yang tepat benar dan berkelanjutan. Sehingga mampu menjaga kelestarian, meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dalam tugas kali ini saya akan membahas solusi tentang permasalahan sarana dan operasional melaut yang belum memadai di pantai Depok.

Berdasarkan permasalahan yang ada, kebanyakan nelayan di Indonesia masih banyak membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap nelayan, banyak nelayan yang mengalami kemiskinan dan hidup seadanya.

Jika keadaan tersebut tidak segera dibenahi, maka akan berdampak pada kesejahteraan nelayan atau masyarakat pesisir diseluruh Indonesia dan akan menambah angka penduduk miskin yang ada di Indonesia. Sehingga pertumbuhan dan kesejahteraan nelayan di Indonesia semakin lama akan menurun.

Solusi yang dapat diambil dari permasalahan untuk sarana dan operasional melaut khususnya di pantai Depok antara lain:

Solusi pertama yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah yaitu melakukan sosialisasi berupa penyuluhan atau tatap muka secara langsung dengan salah satu wakil dari pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengerti serta merespon aspirasi-aspirasi nelayan atau masyarakat pesisir di pantai Depok dan sosialisasi tersebut wajib dilaksanakan diseluruh daerah pesisir di Indonesia agar aspirasi dari nelayan atau masyarakat pesisir bisa ditampung oleh pemerintah daerah dan diteruskan ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat bisa mengeluarkan suatu program dan keputusan untuk para nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia.Setelah pemerintah pusat menampung aspirasi tersebut, seharusnya pemerintah membuat suatu program kesejahteraan dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk masyarakat pesisir atau menambahkan terobosan baru dengan pembuatan suatu teknologi t yang bisa digunakan oleh masyarakat pesisir pantai Depok.

Solusi yang kedua, masyarakat pesisir pantai Depok membutuhkan subsidi atau pinjaman dana berupa uang tunai yang dibutuhkan untuk membeli perahu atau alat-alat untuk melaut. Sehingga pemerintah pusat harus memberikan uang subsidi atau bantuan uang langsung kepada nelayan yang disalurkan melalui koperasi yang ada di daerah pesisir pantai Depok, sehingga nelayan tidak kesusahan dalam peminjaman dan pengembalian uang serta bebas dari peminjaman uang kepada pengepul.

Tentang perahu yang dipunyai pengepul juga butuh solusi yang harus dipirkan oleh pemerintah. Bagaiman pemerintah harus meberikan bantuan atau subsidi berupa perahu yang layak untuk berlayar nelayan setempat. Pemerintah harus meberikan anggaran khusus untuk membeli perahu untuk nelayan-nelayan di pantai Depok dan yang lainya. Agar nelayan dengan mudah untuk berlayar untuk menangkap ikan demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Apabila pemerintah bisa meberikan bantuan tersebut, maka nalayan tidak memerlukan bantuan dari pengepul. Karena selama ini nelayan menggunakan perahu pengepul.

Selain perahu pemerintah juga harus mebantu alat-alat untuk berlayar seperti jaring, box penyimpanan ikan, pelampung keselamatan dll. Jaring yang digunakan jg harus yang standar SNI agar tidak merusak keindahan laut dan biota laut lainya.

Untuk masalah tentang pengepul membeli ikan dengan harga murah juga perlu solusi. Solusi untuk permasalahan tentang tengkulak mebeli ikan dengan harga rendah yaitu pemerintah membuatkan tempat tengkulak atau pengepul ikan yang legal dan mempunyai struktur organisasi didalamnya sehingga bisa menetapkan harga ikan sesuai standar dari pada langsung di jual kepasar yang harga jual ikannya jauh di bawah dari standar. Program ini harus diterapkan diseluruh pesisir Indonesia sehingga bisa menstabilkan ekonomi terutama harga jual ikan di daerah pesisir tersebut.

Berbagai ide atau terobosan tersebut yang bisa dibuat dalam satu progam kesejahteraan untuk nelayan dan masyarakat pesisir yang ada di pantai Depok.Pembuatan program tersebut hanya untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nelayan serta masyarakat pesisir. Memang dalam pelaksanaannya mebutuhkan waktu serta dukungan penuh dari pemerintah. Jika program tersebut bisa berhasil di terapkan pesisir pantai Depok dan seluruh pesisir Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan berumbuh dengan pesat dan bisa memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam solusi diatas pemerintah memang sangat berperan penting untuk mensejahterakan dan mengubah nasib hidup nelayan menjadi lebih baik. Menurut saya solusi diatas memang solusi yang tepat, semoga pemerintah dapat mewujudkan doa atau impian nelayan untuk hidup yang lebih layak dan terjauh dari monopoli yang mencari keuntungan semata tanpa memikirkan nasib nelayan.

Demikian hasil amatan kami. Penulis Tri Bagus Jatmiko Terimakasih

Read More

Artikel Penelitian Hasil melaut para nelayan pantai depok yang tidak setara dengan jerih payah mereka

Artikel Penelitian Hasil melaut para nelayan pantai depok yang tidak setara dengan jerih payah mereka

  Mei 26, 2016    Ryan Ari Rap

---

Hasil melaut para nelayan pantai depok yang tidak setara dengan jerih payah mereka

Sistem pelelangan di pantai depok berubah sejak 5 tahun yang lalu. Perubahan sistem pelelangan tersebutlah yang mempengaruhi hasil melaut para nelayan pantai depok. Hal itu mempbuat penghasilan para nelayan menjadi sangat tidak sepadan dengan jerih payah yang mereka keluarkan. Seharusnya hasil melaut mereka yang lumayan banyak dapat menambah tabungan untuk keluarga, akan tetapi tabungan tersebut hanyalah sebuah angan-angan untuk mereka. Karena perubahan sistem pelengan tersebut mencekik pendapatan hasil melaut mereka.

Sistem pelelangan yang mencekik penghasilan para nelayan tersebut adalah sistem pelelangan yang harusnya mereka tangani sekarang diambil alih oleh para pengepul. Hasil tangkapan yang seharusnya mereka tangani, dan uang yang bisa mereka kelola sekarang tidak bisa mereka laukan. Alhasil pedapatan yang mereka peroleh seharusnya lebih banyak sekarang dipatok oleh para pengepul. Patokan yang diberikan para pengepul tersebut tidaklah sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan oleh para nelayan di pantai depok tersebut. Inilah yang membuat para nelayan sangatlah kecewa,akan tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk mengelak dari para pengepul tersebut.

Sering kali para nelayan mengeluh akan uang yang mereka peroleh tidak sesuai dengan keringat yang mereka keluarkan untuk melaut. Terkadang para nelayan juga harus nombok karena biaya operasional, kemudian ikan yang didapat tidak sesuai. Sekali melaut biaya operasional para nelayan adalah sekitar Rp. 150.000,00 dan ketika hasil tangkapan yang mereka peroleh sedikit kemudian ikan tersebut dibeli para pengepul dengan harga yang sangat rendah. Sehingga para nelayan tidak mendapat untung, akan tetapi malah nombok. Inilah yang terkadang membuat para nelayan sangat mengeluh,dan ingin sekali lari dari lingkaran monopoli harga oleh para pengepul tersebut.

Daerah pesisir pantai depok termasuk tempat dimana ikan sebenarnya sangatlah melimpah. Setiap kali para nelayan melaut, mereka kembali pasti membawa ikan yang lumayan banyak. Jika mereka bisa melelangnya sendiri, mungkin mereka bisa memperoleh pendapatan yang sangat mencukupi untuk mereka dan keluarga mereka. Akan tetapi karena ikan hasil melaut mereka harus dijual kepada para pengepul dan harga harus mengikuti para pengepul hal inlah yang membuat pendapatan para nelayan menjadi tidak memuaskan. Bahkan hal tersebut menjadikan pendapatan para nelayan sangat tidak mencukupi. Mereka memperoleh hasil penangkapan ikan yang banyakpun tidak bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai, apalagi ketika mereka hanya memperoleh ikan yang sedikit. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk menutup modal operasional mereka melaut saja bisa tidak mencukupi. Sehingga melaut bukanya memberikan tambahan penghasilan, akan tetapi malah mengurangi isi kantong mereka karena harus menombok dibagian operasional. Oleh karena itu para nelayan di pantai depok hanya akan selalu mendapak pengahsilan pas-pasan untuk kehidupan mereka dan keluarga. Sehingga impian untuk membeli kapal sendiripun tidak pernah mereka fikirkan. Itu dikarenan tekanan-tekanan yang diberikan oleh para pengepul tersebut. Jadi para nelayan hanya menikmatinya saja,yang penting mereka tetap bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Walaupun penghasilan dari melaut tersebut sangatlah kurang untuk mereka.

Tidak sedikit dari para nelayan yang harus memiliki pekerjaan sampingan selain dari melaut demi mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Para nelayan juga bertani, akan tetapi lahan pertanian yang mereka garap bukanlah lahan milik mereka sendiri. Bisa dikatakan mereka hanyalah sebagai pekerja dilahan pertanian orang lain.

Inilah perjuangan para nelayan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga. Dimana pekerjaan sebagai nelayan yang seharusnya mampu mencukupi kebutuhan mereka, untuk para nelayan di pantai depok tidaklah sepeti itu. Status mereka sebagai nelayan, akan tetapi itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Peran pemerintah sebagai pengendali ekonomi sebenarnya sangat besar. Akan tetapi terkesan mereka menutup mata untuk hal ini.

Solusi mengurangi tercekiknya pendapatan para nelayan

Dengan berbagai masalah yang terjadi kepada nelayan di pantai depok menyebabkan sempitnya pendapatan para nelayan di daerah tersebut. Dari segi peralatan melaut seperti kapal, alat tangkap, dll. Dan juga ketidak mampuan mereka untuk mengembangkan atau menemukan cara baru supaya hasil tangkapan melaut mereka memliki harga jual yang tinggi. Dengan tangkapan ikan yang memiliki harga jual yang tinggi, tentu dari segi pendapatan mereka akan naik lebih tinggi. Dengan pendapatan mereka yang baik, tidak ada cerita lagi para nelayan yang banyak nombok pada biaya operasional melaut mereka. Kemudian kapal dan alat tangkap lainya yang hanya dipinjami para pengepul, hal inilah yang membuat semakin tercekiknya pendapatan bersih mereka dari hasil melaut. Jika para nelayan terus bertahan dengan hal seperti ini, tentulah ekonomi mereka tidak akan pernah berkembang lebih baik. Dan akan semakin banyak nelayan miskin di di Indonesia.

Keterbatasan modal juga merupakan salah satu tidak berkembangnya nelayan di daerah tersebut, dari segi modal investasi ataupun modal usaha. Kapal dan alat tangkap yang lainya saja mereka tidak mempunyai yang menjadi hak milik mereka sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan modal para nelayan,di sini sangat diperlukan sekali peran sebuah koperasi nelayan. Dimana koeperasi tersebut harus dikelola dengan baik. Koperasi harus mampu menarik modal investasi dari berbagai pihak,misal warga sekitar ataupun pengusaha lain. Dengan koperasi memberikan juga keuntungan bagi para investor,tentu para investor tidak akan ragu untuk inves dalam koperasi perikanan tersebut. Dimana juga harus ditata dengan baik untuk penjualan,dan harga beli dari nelayan. Kemudian untuk penataan dan kesetaraan harga di TPI,akan sangat berpengaruh pada para pembeli. Jika itu dapat teratur dengan baik,tentunya para penanam modal tidaklah ragu-ragu untuk mengelurkan modal mereka bagi para nelayan.

Perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Hal ini terkait dengan pola pikir dan kebiasaan. Pola hidup konsumtif harus dirubah agar nelayan tidak terpuruk ekonominya saat paceklik. Selain itu membiasakan budaya menabung supaya tidak terjerat rentenir. Selain itu perlu membangun diverifikasi mata pekerjaan khusus dipersiapkan menghadapi masa paceklik, seperti pengolahan ikan menjadi makanan, pengelolaan wilayah pantai dengan pariwisata dan bentuk penguatan ekonomi lain, sehingga bisa meningkatkan harga jual ikan, selain hanya mengandalakan ikan mentah. Jadi pondok makan sangat perlu sekali untuk dikembangkan di sekitar pantai tersebut. Perbaikan pondok makan,agar terlihat memadai sehingga semakin banyak menarik pengunjung untuk membeli ikan dan sekaligus makan dipondok sekitar pantai. Tentu hal ini sangat membantu sekali mempengaruhi penjualan ikan para nelayan.

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan. Dalam hal ini konteksnya adalah nelayan sebagai kepala rumah tangga, dan nelayan sebagai seperangkat keluarga. Anak nelayan diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Sehingga kedepan akses perkembangan tekhnologi kebaharian, peningkatan ekonomi lebih mudah dilakukan. Dengan pendidikan yang lebih baik tentu akan merubah pola pikir mereka. Dari segi perhitungan operasional,penjualan ikan,kemudian mengenal alat bantu untuk melaut yang lebih modern. Dengan alat bantu yang baik tentunya juga akan menghasilkan tangkapan yang lebih baik pula. Pendidikan yang baik pula akan membantu pemikiran-pemikiran masyarakat nelayan untuk menemukan hal-hal baru agar pendapatan nelayan lebih meningkat. Jika pendidikan tidak di hiraukan atau tidak dianggap penting karenan kemampuan melaut tidak diajarkan dipendidikan sekolah,maka akan sangat merugi sekali para nelayan tersebut. Saat ini mereka hanya mengikuti aturan orang lain begitu saja,sehingga tersumbatlah pendapatan mereka yang seharusnya bisa lebih baik.

Untuk biaya operasiaonal yang semakin besar karena harga BBM yang begitu tinggi,para nelayan harus memasang alat bantu baru untuk kapal mereka. Pemasangan layar sangat membantu untuk menghemat BBM,jadi kinerja tenaga motor bisa berkurang. Atau menggunakan suatu trik,dimana kekuatan angin dirasa cukup untuk menggerakan kapal,mesin motor bisa di matikan. Alhasil bahan bakar akan semakin berkuarang karena kinerja mesin yang berkurang.

Demikian pemaparan hasil penelitian nelayan di pantai Depok Yogyakarta. Penulis Heru Dwiatmoko, terimakasih.

Read More